IDIzinDownload
1PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTApermen_no.100_th_2016.pdf
2PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPP.38_1.pdf
3PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NO. 09 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTARPERWA_PENDELEGASIAN_2017.pdf
13PERATURAN MENTERI PERDANGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2016d.1-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-14m-dagper32016.pdf
14PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Permendag_36_2007.pdf
15MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAANpermendag_37_2007.pdf
18PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU perpres-97-tahun-2014.pdf
16PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PERPRES_91_TAHUN_2017.pdf
Showing 1 to 8 of 8 entries